Masyarakat Terpaksa Naik Pompong, Dampak Dari Jembatan Ambruk

Rengat, Riau -  Ribuan masyarakat di sejumlah desa Kecamatan Batang Peranap, Indragiri Hulu tidak bisa menyebrang akibat jembatan ambruk. Oleh karena itu, berharap ada perhatian pemerintah sebelum ekonomi penduduk terpuruk dan menjadi terisolir.

Dampak lain adalah sulitnya mendistribusikan sembako, hasil pertanian dari pusat kota ke sejumlah desa. Ini terungkap setelah berdiskusi dengan salah satu warga Desa Pesajian Lis Sugiyarti (25), Rabu (8/12).

Baca juga: Mulyadi Harap Bendungan Mujur Terintegrasi dengan Mandalika

"Kami tentunya berharap jembatan itu segera dibangun, karena Jalur lalu lintas anak sekolah, " katanya.

Puluhan anak sekolah setiap hari melalui jembatan penyebrangan itu. Pasca ambruk, terpaksa menggunakan pompong yang justru lebih berbahaya, dalam keadaan air terjadi pasang dan saat air surut pompong tidak bisa  melalui sungai itu.

Baca juga: Pemkab Gumas Anggarkan 8,5 Milyar Sepang Simin - Tumbang Empas

Sedangkan, Kepala Desa Pesajian Husni Tamrin juga menambahkan, aktivitas masyarakat setakat ini sangat terganggu. Ratusan warga harus antrian jika memanfaatkan pompong untuk penyebrangan ke pusat Kota Batang Peranap.

Akan tetapi, sebelumnya sudah ada utusan dari Dinas PUPR Inhu turun kelokasi meninjau kondisi jembatan. Saat itu, sejumlah warga sudah menyampaikan harapannya agar jembatan tersebut bisa dibangun kembali.

Baca juga: Sudewo: Komisi V Serap Usulan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Grobogan

"Namun, utusan Dinas PUPR menyampaikan kalau mereka hanya menjalankan perintah dan tidak bisa memutuskan apakah segera dibangun atau menunggu, "ujar Yusni.

Pada kesempatan lain, anggota Komisi III DPRD Inhu Chandra mengatakan, saat pembahasan APBD Inhu tahun anggaran 2022 tidak ada pembahasan soal pembangunan jembatan ambruk tersebut. Artinya, setelah RKH Dinas PUPR masuk untuk dibahas bersama DPRD.

Baca juga: Kunjungan Kerja ke Bintan, Rudi Tinjau Pembangunan Masjid Al Muhajidin Kampung Bangun Rejo

"Jembatan ambruk justru setelah itu, Jadi kemungkinan pembangunannya masih perlu waktu, " ucapnya.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Inhu, Bobby Mauliantino menjelaskan, pembangunan jembatan dan jalan yang menjadi harapan masyarakat adalah kewenangan pemerintah desa.

Baca juga: Peduli Cagar Budaya Cikal Bakal NU, Kasad Setujui Usulan Pemkab Sidoarjo

"Namun demikian, kami tetap mencarikan solusinya, " janji Bobby. (Asri)